BATU BARA | Jelajahsumut.com, Koalisi Aktivis Mahasiswa Peduli Daerah (KAMPEDA) menghadiri undangan dari DPRD Batu Bara melalui Komisi I dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pihak dinas PUTR Kabupaten Batu Bara, di Kantor DPRD Batu Bara, Selasa (30/07/2024).
Dalam RDP tersebut turut dihadiri Pengurus KAMPEDA, Dinas PUTR Batubara, Komisi I DPRD Kabupaten Batubara yang dipimpin langsung H Rohadi.
Dalam penyampaiannya Ketua KAMPEDA meminta Agar DPRD Kabupaten Batubara tidak tutup mata terkait permasalahan yang terjadi pada proyek pekerjaan yang ada di dinas PUTR Batubara yang kami duga Sarat akan Korupsi, dan tentang pembangunan yang sudah di kerjakan terkesan asal jadi, sehingga kami menekan kan agar DPRD Kabupaten Batubara segera mungkin untuk membentuk Pansus, agar uang yang di amanah rakyat dapat tepat sasaran.
Kemudian, terhadap beberapa kejanggalan yang ada pada pengerjaan jalan yang ada di Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan kemudian apakah proyek tersebut telah dibayarkan 100% atau belum, cetus Firnanda.
"Kami mempertanyakan tentang penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), sebab saat ini kita tak mengetahui dari mana asal BBM tersebut, sebab anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tak sesuai dengan PAD yang di hasilkan, apakah jam operasional sudah sesuai dengan bahan bakar dan PAD untuk Daerah" paparnya.
Selanjutnya, Kampeda melalui siidang dengar pendapat di DPRD Batubara Dinas PUTR dapat menjelaskan secara rinci pokok permasalahan yang saat ini sedang kita bahas, karena seluruh masyarakat Batubara berhak untuk mengetahui penggunaan uang rakyat tersebut, jelas Nanda.
Terkait hal itu, Kepala Dinas PUTR Batubara Kurnia Lisnawati di ruang Komisi I menjelaskan tentang pengerjaan jalan Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah sudah dilakukan pengecekan di lapangan, soal pembayaran belum sepenuhnya masih 44%, sebab ada temuan BPK senilai Rp500.000.000, sehingga pihak rekanan harus memperbaiki dahulu baru dapat di cairkan, terang Kadis PUTR.
Persoalan BBM, Kepala Dinas PUTR Kurnia meminta Sekretaris Dinas PUTR untuk menjelaskan, sebab dirinya mengaku persoalan itu bukan di saat zamannya menjadi Kepala Dinas PUTR.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PUTR Kurnia menyebutkan bahwa pembangunan Tribun yang tak kunjung dikerjakan, ia juga menyebutkan bahwa pembangunan Tribun itu ditiadakan sebab ada yang di prioritaskan, anggarannya di geserkan dan dialihkan menjadi paket lain seperti pembelian Excavator, Drainase di Lingkungan Kantor Bupati Batubara, paparan Kurnia.
Selanjutnya menanggapi kisruh di Dinas PUTR Kabupaten Batubara, pimpinan sidang Rapat Dengar Pendapat diruang Komisi I yang diwakili H Rohadi meminta agar KAMPEDA terus mengawal pembangunan yang ada di Batubara khususnya di Dinas PUTR, terus sampaikan jika ada temuan dan kejanggalan, pinta Rohadi.
"Kalau perlu nanti kita bentuk tim lapangan untuk melakukan investigasi, dan untuk adik-adik mahasiswa harapannya untuk terus mengawal dan menyuarakan apa yang menjadi kejanggalan hari ini," ucap H. Rohadi, (red),
