Oleh : Irwansyah Nasution
BATU BARA | jelajahsumut.com, Betulkah PDIP mulai kritis terhadap pemerintah dalam hal mempersoalkan konsistensi Mahfudz MD selaku Menkopolhukam terhadap dugaan tindak lanjut pengusutan 300 Triliyun kasus di Ditjen pajak Kementerian Keuangan RI yang menggoncangkan jagat perpolitikan dan hukum tanah air dalam satu pekan belakangan ini diduga akan terhenti .Sinyalemen Arteria Dahlan anggota komisi III dari fraksi PDIP, bahwa Mahfuz tidak konsisten bahkan mengancam memanggil Menkopolhukam itu agar menjelaskannya di sidang komisi III.
Urgensi apakah kiranya Arteria memanggil Mahfudz selaku simbol pemerintahan presiden Jokowi dalam kasus yang hangat diperbincangkan publik dimana PDIP merupakan bagian dari kekuasaan?, atau sebaliknya tentu kita tidak bisa memastikan sejauh mana PDIP akan mempersoalkannya agar kasus itu di bongkar sampai tuntas.
Mengingat dampaknya akan luas dalam perjalanan pemerintahan Jokowi bahkan kebelakang dalam dugaan bermain main dengan pengolahan pendapatan negara dari sektor pajak. Atau ini hanyalah upaya PDIP memulai babak baru dalam mengukur hubungan emosi Presiden Jokowi terhadap PDIP yang mulai keluar memprotes secara keras di publik.
Keseriusan Arteria Dahlan patut dicermati sebagai dugaan kasus di Ditjen perpajakan mulai masuk angin artinya sikap para pejabat pemerintahan telah menduga berkaitan berbagai kepentingan, atau ini merupakan sikap baru pemerintah untuk mengemas kasus ini tidak lagi dibuka ke publik secara luas karena akan mempengaruhi men tal kerja para petugas pajak yang lain sehingga berdampak pada pelayanan pajak,namun pemeriksaan di internal terus dikembangkan untuk diselesaikan.
Lalu mengapa Mahfudz menjadi sorotan PDIP? kalangan pengamat sosial dan politik menilai Mahfudz telah meyakinkan publik kasus ini akan dibuka seluas luasnya sebagai sikap tegas pemerintah namun belakangan PPATK mulai terlihat melempem menindak lanjuti bahkan terkesan diam. Apakah ada gerakan perlawanan yang disponsori atau tidak di sukai pihak yang terganggu dengan langkah Mahfudz yang ingin diungkap secara luas sebagai mana yang Ia bilang awal mencuatnya kasus ini.
Bagaimana dengan Mahfudz?, Apakah melakukan hal yang sama atau ini hanyalah manuver Mahfudz jelang pilpres yang disebut mencari panggung baru bermain politik mendapatkan perhatian jelang negosiasi pilpres yang sedang digodok oleh para pimpinan partai politik setidaknya posisi cawapres itu yang diamati publik memang layak baginya. Dalam dunia politik art of possible semuanya bisa saja jadi dan kemungkinan terjadi.
Pengungkapan kasus ini sangat penting sebab ada kaitan kebocoran pendapatan negara di bidang pajak, Masih Kita ingat Presiden Jokowi memberitakan tax amnesti pengampunan bagi wajib pajak beberapa tahun lalu betapa pentingnya bersih bersih soal pajak sebagai nyawa perputaran pembangunan, namun sangat disayangkan lemahnya pendapatan negara bukan saja rendahnya kesadaran wajib pajak terutama dalam membayarkannya ke negara namun petugas pajak ikut memperparah persoalan pendapatan keuangan negara berkurang karena praktek kotor dan mengkhianati tugasnya.
Akankah fraksi PDIP memanggil Mahfudz untuk mendorong kasus temuan 964 petugas pajak yang diungkap Mahfud terlibat kasus pencucian uang yang juga berdampak berkembangnya pengusutan hingga pidana korupsi para penyelenggara negara lainnya khusus di bidang Ditjen Pajak Bea dan Cukai?.
Jika ini dapat diungkap secara terang benderang maka semuanya akan menjawab kegelisahan Presiden tentang kebocoran keuangan negara selama ini sekaligus bersih bersih sebagai niatan baik untuk membenahi pendapatan keuangan negara yang memang perlu dituntaskan Presiden sebagai Pimpinan tertinggi di Negara dan Republik ini.
(Penulis Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik LKPI).
){kind=link}