BATU BARA | jelajahsumut.com, Bupati berikan jawaban pada rapat paripurna kepada 9 Fraksi DPRD Batu Bara atas Nota R.APBD Tahun 2024 dan Nota Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batu Bara No. 1 Tahun 2019, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (24/10/2023).
Adapun isi dari Jawaban Bupati Kabupaten Batu Bara, berikut lampirannya :
Kepada Fraksi PDIP Bupati menyampaikan ucapan terimakasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan selama ini dan Pemkab Batu Bara selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat agar masyarakat Batu Bara menjadi masyarakat yang sejahtera.
Dan kepada Fraksi Golkar:
Jawaban atas pandangan umum mengenai target PAD yang sebagian sektor besar sektor penerimaan bersumber dari pajak, tetapi tidak diimbangi dengan penerimaan dari retribusi daerah, kita melihat ada potensi kenaikan dari beberapa sektor komponen pajak daerah.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 target kita naik kurang lebih Rp.45.000.000.000, Namun untuk retribusi kita terbentur dengan
Peraturan perundang-undangan dimana kita tidak bisa lagi memungut retribusi menara telekomunikasi, retribusi pengujian alat pemadam kebakaran dan retribusi tera ulang.
Terkait penerimaan yang direncanakan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat kami sampaikan bahwa rekening pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari dana kapitasi dan non kapitasi dari fktp yang diperoleh dari bpjs terhadap layanan kesehatan ditingkat puskesmas;
Terkait belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial dimana fraksi partai golkar menghitung secara persentasi sebesar 72,22% dari total belanja daerah dapat kami jelaskan bahwa dari seluruh komponen belanja daerah hampir semua dicatatkan dalam belanja operasi kecuali belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sementara dibelanja operasi digunakan untuk mencatat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan pada tahun 2024 anggaran tersedot kepembiayaan pemilukada dan penggunaan dau sg (dau yang ditentukan penggunaanya) maka untuk porsi anggaran belanja modal lebih kecil.
Terkait penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar sebelas miliar lebih merupakan asumsi dari silpa tahun 2023 yang bersumber dari pelampauan pendapatan dan atau efisiensi belanja tahun 2023. Selanjutnya pengeluaran pembiayaan yang berjumlah dua belas koma sembilan miliar lebih merupakan pembayaran cicilan pokok terhadap hutang pada PT SMI.
Terkait usulan fraksi partai Golkar terhadap pengusulan Pj Bupati dapat disampaikan sebagai berikut pengusulan Pj Bupati berpedoman pada permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota.
Berdasarkan konsultasi dengan biro pemerintahan dan OTDA dan Ditjen OTDA kemendagri bahwa proses pengajuan Pj Bupati diawali dengan surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan DPRD kabupaten Batu Bara terkait berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara.
Selanjutnya surat dimaksud akan dilanjutkan dengan mekanisme pengusulan oleh DPRD kabupaten Batu Bara yang dapat mengusulkan 3 calon kepada Menteri Dalam Negeri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Permendagri Nomor 4 tahun 2023.
Sedangkan kepada Fraksi Gerindra Jawaban atas pandangan umum bahwa Pemkab Batu Bara selalu berusaha menggali dan meningkatkan pad secara optimal. Target pad pada struktur pendapatan R-APBD T.A 2024 juga telah naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp.46.648.876.576. Selain kenaikan target tersebut, pemerintah kabupaten batu bara juga berencana melakukan kajian ilmiah terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam menyusun APBD, pemerintah kabupaten Batu Bara selalu merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku serta memprioritaskan program-program yang langsung bersentuhan kepada kehidupan masyarakat.
Terkait pembangunan infrastruktur, Pemkab Batu Bara tetap berupaya melaksanakan pembangunan di segala sektor dan berusaha dengan maksimal menggali dan mendapatkan pendapatan dana khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam mendukung pembangunan di kabupaten Batu Bara.
Terkait penambahan penyertaan modal kepada perumda air minum tirta tanjung akan dibahas lebih mendalam pada saat pembahasan dengan badan anggaran dprd kabupaten Batu Bara.
Sementara kepada Fraksi Demokrat dalam pandangan umum fraksinya ada beberapa hal.
1. Agar APBD 2024 disusun dengan cermat, terkait dengan visi misi bupati yang jabatannya tinggal sedikit lagi sehingga visi misi dapat terwujud sebelum habis masa jabatan Bupati. Terkait hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa dalam menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2024 kita berpedoman dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Namun tetap memperhatikan capaian pembangunan yang sudah dilakukan pada RPJMD 2019-2023. Disamping itu juga memperhatikan capaian dan target prioritas agenda pembangunan nasional dan provinsi.
Terkait pada, fraksi partai Demokrat mengharapkan dapat ditingkatkan setiap tahun. Terkait hal tersebut kami selalu berkomitmen untuk melakukan peningkatan pendapatan namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hal ini kita perlu kerja sama dengan seluruh stake holder termasuk bapak/ibu anggota DPRD kab. Batu Bara
Dengan kenaikan gaji honorer, fraksi partai Demokrat meminta pemerintah daerah agar dapat memperhatikan kenaikan gaji tenaga ahli DPRD kab. Batu Bara. Terkait kenaikan gaji honorer yang bergaji Rp1.000.000 menjadi Rp1.250.000 ini merupakan wujud keprihatinan kita terhadap tenaga honorer yang masih bergaji Rp1.000.000, kita menaikkannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah kab. Batu Bara.
Apresiasi terkait penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tanjung Kab. Batu Bara karena banyak warga yang belum terlayani air bersih. Terkait apresiasi tersebut kami ucapkan terima kasih.
Namun sama kita ketahui bahwa penyertaan modal tersebut perlu dengan payung hukumnya yaitu Perda. Melalui rancangan Perda ini kita ingin menjadikan PDAM Tirta Tanjung menjadi perusahaan yang mandiri, dapat melayani masyarakat kab. Batu Bara terhadap air bersih dan berkontribusi terhadap PAD kab. Batu Bara.
Kepada Fraksi PKS Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan bahwa pendapatan yang bersumber dari PAD harus menjadi perhatian serius agar target pad tersebut bisa tercapai atau mungkin dapat melebihi target.
Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten Batu Bara tetap berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan dan jika dalam perjalanannya memungkinkan untuk pelampauan akan dievaluasi pada saat P.APBD TA 2024.
Terkait alokasi anggaran untuk PPG dan insentif guru-guru MDTA yang merupakan pokir komisi III, dapat kami jelaskan bahwa untuk PPG sudah dianggarkan untuk 1.302 orang dengan nilai Rp150.000,- per orang. Selanjutnya untuk insentif guru-guru MDTA yang sudah dianggarkan sebanyak 700 orang dengan nilai Rp200.000,- per bulan selama setahun.
Terkait kebutuhan air bersih di kabupaten Batu Bara harus menjadi perhatian serius. Untuk menjawab pandangan ini dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka pemenuhan air bersih untuk masyarakat kabupaten batu bara maka peluang yang besar dapat kita wujudkan melalui perumda tirta tanjung. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak anggota DPRD kabupaten Batu Bara terlibat dalam memajukan Perumda Tirta Tanjung. Adapun masyarakat di pelosok yang tidak terjangkau oleh Perumda Tirta Tanjung akan diakomodir melalui program Pamsimas.
Kepada Fraksi NASDEM Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Nasdem adalah sebagai berikut Kami mrnyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi partai Nasdem atas apresiasi yang telah mendukung pemerintah kabupaten Batu Bara dalam hal aspek pendapatan daerah yang telah mencapai target PAD.
Terkait mengenai serapan anggaran, kami pemerintah kabupaten Batu Bara selalu mengedepankan Pembangunan ekonomi khususnya untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Batu Bara.
Sedangkan kepada Fraksi PPP Jawaban atas pandangan umum ungkapan terimakasih atas saran dan masukan semoga kedepannya pembangunan di kabupaten batu bara dapat jauh lebih baik dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten Batu Bara yang kita cintai.
Terkait dalam peningkatan PAD kabupaten Batu Bara kami Pemkab Batu Bara sudah semaksimal mungkin dalam penagihan dan mudah-mudahan untuk kedepannya dalam hal ini diupayakan tercapai target yang kita inginkan.
Dan kepada Fraksi PBB Jawaban atas pandangan umum terkait jumlah pegawai honorer dan atau tenaga sukarela dilingkungan pemerintah kab. Batu Bara berjumlah 3.564 orang yang terdiri dari tenaga teknis, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Terkait kebijakan tentang pegawai honorer dan tenaga sukarela di lingkungan pemerintah kabupaten batu bara, dengan adanya revisi undang-undang ASN yang sudah disahkan maka penghapusan pegawai honorer dan tenaga sukarela dilingkungan pemerintah kabupaten Batu Bara pada tanggal 23 november 2023 tidak dilaksanakan.
Terkait dengan gencarnya pembukaan PAUD PKK di desa di karenakan besarnya kebutuhan pendidikan anak pada masyarakat kab. Batu Bara. Sedangkan PAUD yang dibangun oleh masyarakat akan mendapat dana bok yang ditampung didalam APBD kab. Batu Bara yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Besaran insentif PAUD yang mengalami penurunan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran yang sebelumnya tenaga pendidik sebesar 938 orang menjadi 1302 orang dimana besaran sebelumnya Rp250.000 perorang menjadi Rp150.000 perorang.
Dan terakhir Fraksi NKB Jawaban atas pandangan umum fraksi Nurani Karya Bangsa diucapkan terimakasih atas apresiasi dari fraksi Nurani Karya Bangsa.
Selanjutnya terkait kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2024. Terkait hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa kita berupaya melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Terkait program prioritas yang perlu diperhatikan seperti peningkatan kualitas SDM, kualitas sarana prasarana gedung sekolah, fasilitas belajar mengajar dan peningkatan kompetensi guru. Dapat kami jelaskan bahwa pada APBD tahun 2024 pemerintah kabupaten Batu Bara akan memberikan perhatian maksimal untuk hal yang dimaksud.
Turut Hadir Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, SH, Bupati Batu Bara yang diwakilkan oleh Asisten I Bapak Rusian Heri, S.Sos, Sekretaris DPRD Batu Bara Izhar Fauzi, SH, dan seluruh Anggota DPRD Batu Bara. (red),
